Polres Melawi - Seringkali hukum dipahami sebagai kewenangan, ancaman, boleh atau tidak boleh. Patuh hukum seolah olah hanya karena ketakutan akan ancaman. Bbrp waktu lalu beredar di media sosial yg membahas tentang polisi tidak boleh bagi pengendara yg tdk membawa sim. Dlm pembahasannya semua menjurus pd kewenangan menindak dan dicounter dg berbagai tafsir kata2 dlm Pasal 281 UULLAJ (Tidak Memiliki) dan Pasal 288 UULLAJ (Tidak Membawa).
Apa yg disampaikan menunjukkan hukum menjadi hantu dan kesadaran akan lalu lintas sbg urat nadi kehidupan sama sekali diabaikan.
Hukum adalah simbol peradaban yg merupakan produk politik sbg kesepakatan bersama untuk menata keteraturan sosial. Di dalam penegakkanya tatkala tdk ada atau tdk ditemukan rasa keadilan hukum boleh diabaikan karena penegak hukum adalah jg penegak keadilan. Penegak hukum memiliki kewenangan diskresi, alternative dispute resolution bahkan bs menerapkan restorative justice. Hukum ada sanksinya, ya tentu saja karena setiap pelanggaran berdampak luas dan social cost nya mahal atau setidaknya mjd kontra produktif. Sanksi diberikan kpd pelanggar agar ada pertanggungjawaban dan ada efek jera atau dpt terbangunnya budaya tertib berlalu lintas. Sejalan dg pemikiran tsb pemahaman lalu lintas sbg urat nadi kehidupan mjd sangat penting bagi masyarakat maupun para stake holder lainya. Di dalam konteks lalu lintas sbg urat nadi kehidupan dpt ditunjukkan bahwa suatu masyarakat untuk dpt bertahan hidup tumbuh dan berkembang diperlukan produktifitas. Untk menghasilkan suatu produktifitas maka dipelukan adanya aktifitas. Aktifitas ini merupakan lalu lintas atau pergerakan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Oleh sebab itu lalu lintas dituntut untuk aman, selamat, tertib dan lancar. Pelanggaran2 lalu lintas akan berdampak pd terjadinya kemacetan, kecelakaan atau masalah lalu lintas lainya. Masalah2 lalu lintas sering kali dianggap hal biasa tdk dipikirkan social costnya. Pelanggaran2 dianggap sebagai sesuatu yg biasa2 saja hal lumrah dan banyak pelanggar kalau sdh lengkap surat2nya boleh berbuat apa saja. Di samping itu kebiasaan petugas polisi saat menindak pelanggaran yg ditanyakan dr awal hingga akhir seringkali sebatas memeriksa surat2. Yg berkaitan dg spirit penegakkan hukum untuk 1. mewujudkan lalu lintas yg aman selamat tertib dan lancar, 2. meningkatnya kualitas keselamatan dan menurunya tingkat fatalitas korban kecelakaan,3. terbangunnya budaya tertib berlalu lintas seringkali kurang dipahami. Penegakkan hukum dibidang lalu lintas menyita surat2 pengemudi/kendaraan adalah sbg upaya paksa, namun hakekatnya bukanlah pd surat2 tsb. Program2 dekade aksi keselamatan sbg implementasi road safety telah mencanangkan program penegakkan hukum yg berkaitan dg : 1. Helmet, 2. Speed, 3. Seat belt, 4. Drink driving, 5. Child restrain. Dan dikembangkan untk 6. konsentrasi mengemudi ( contoh menggunakan hp saat berkendara) dan 7. melawan arus. Ke 7 point inilah yg semestinya dilakukan trs menerus dan terintegrasi antar pemangku kepentingan untuk dpt membangun budaya tertib berlalu lintas.
Penegakkan hukum dilakukan bukan untk menyalahkan atau sekedar mencari kesalahan tetapi untuk :
1. Mencegah agar tidak terjadi kecelakaan, kemacetan atau masalah2 lalu lintas lainya
2. Melindungi pengguna jalan lainnya yg terganggu adanya pelanggaran.
3. Mewujudkan dan memelihara keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas.
4. Meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan
5. Terbangunnya budaya tertib berlalu lintas
6. Agar ada kepastian di dalam menata keteraturan sosial
7. Bagian dr edukasi.
Hukum adalah simbol peradaban dan ditegakkan untuk semakin manusiawinya manusia yg ditunjukkan dlm lalu lintas yg aman selamat tertib dan lancar bukan semata mata boleh atau tdk boleh. Safety for humanity kita semua mengimplementasikan road safety menuju zero accident sbg penghormatan sumber daya manusia sbg aset utama bangsa.
